BISNISJATIM.ID – Pemerintah memberi sinyal akan memperluas ruang subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan peningkatan kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta kenaikan anggaran subsidi listrik untuk tahun depan.
Usulan tersebut disampaikan di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih memengaruhi pasar energi dunia dan berpotensi berdampak pada harga komoditas energi internasional.
Dalam paparan asumsi makro sektor ESDM untuk RAPBN 2027, pemerintah mengusulkan penyesuaian volume BBM bersubsidi, khususnya minyak tanah dan solar. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat dibandingkan target penyaluran BBM subsidi pada APBN 2026 yang mencapai 19,17 juta kiloliter (KL).
Hingga Mei 2026, realisasi penyaluran BBM subsidi tercatat telah mencapai 7,98 juta KL. Angka tersebut menunjukkan konsumsi energi bersubsidi masih cukup tinggi dan diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun.
Sementara itu, kuota LPG subsidi 3 kilogram atau yang dikenal sebagai “gas melon” diusulkan tetap sebesar 8 juta metrik ton pada 2027. Sampai Mei 2026, realisasi konsumsi LPG 3 kg telah mencapai 3,56 juta metrik ton dari total kuota tahunan.
Pemerintah juga mempertahankan nilai subsidi tetap untuk minyak solar (gasoil 48) sebesar Rp1.000 per liter, tanpa perubahan dari tahun sebelumnya.
Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran subsidi listrik yang cukup signifikan. Untuk tahun 2027, anggaran subsidi listrik diproyeksikan berada pada kisaran Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun.
Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan pagu APBN 2026 yang sebesar Rp100,83 triliun. Adapun realisasi subsidi listrik hingga Mei 2026 tercatat mencapai Rp38,34 triliun.
Selain membahas subsidi energi, Kementerian ESDM juga mengusulkan sejumlah indikator penting sektor hulu migas yang akan menjadi dasar perhitungan penerimaan negara pada 2027.
Pemerintah mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) berada pada rentang US$70 hingga US$95 per barel. Sementara target lifting minyak bumi dipatok sebesar 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari (bopd).
Untuk lifting gas bumi, pemerintah mengusulkan target sebesar 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari (boepd). Sedangkan cost recovery atau biaya operasi yang dapat dikembalikan kepada kontraktor migas diusulkan berada pada kisaran US$10,1 miliar hingga US$11,5 miliar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan seluruh angka yang diajukan masih bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan situasi global, terutama terkait harga minyak dunia dan kondisi geopolitik internasional.
“Ini disampaikan oleh pemerintah yang diajukan oleh Bapak Presiden, sambil menunggu dinamika geopolitik nanti masuk di bulan Juli, Agustus, baru kita bisa mendapatkan angka yang agak sedikit presisi,” ujar Bahlil.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar energi global sebelum menetapkan postur final RAPBN 2027 agar kebijakan subsidi energi tetap tepat sasaran sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional. (KPJ)
