Bisnisjatim.id, Jakarta – Barang impor murah asal China diprediksi masih akan mendominasi peredaran produk di pasar Indonesia pada 2026, terutama melalui platform e-commerce. Dominasi tersebut dinilai semakin kuat seiring belum pulihnya kondisi ekonomi nasional dan masih tertekannya daya beli masyarakat.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebelumnya mengakui bahwa daya saing produk asal China masih lebih unggul dibandingkan produk UMKM dalam negeri, khususnya dari sisi harga dan kualitas. Kondisi ini mendorong sebagian pelaku UMKM lokal memilih menjadi pedagang produk impor ketimbang memproduksi barang sendiri.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai dominasi produk China akan terus berlanjut pada tahun depan.
“Masih akan ada dan tetap mendominasi peredaran barang, terutama di e-commerce,” kata Huda, Jumat (26/12/2025).
Ia memperkirakan, dominasi tersebut bahkan berpotensi semakin menguat apabila kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih dan daya beli masyarakat masih lemah.
“Jika kondisi tersebut berlanjut, maka tahun depan pun masih akan sama terkait barang dari China yang semakin banyak. Dengan daya beli yang belum membaik, masyarakat akan mempertimbangkan barang impor dari China sebagai alternatif utama pembelian,” ujarnya.
Menurut Huda, derasnya arus barang impor tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang dinilai masih terlalu longgar dalam mengatur masuknya produk luar negeri. Akibatnya, terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan antara produk impor dan barang produksi dalam negeri.
“Karena kebijakan pemerintah terlalu melonggarkan aturan terkait barang impor, harga produk luar menjadi jauh lebih murah. Permintaan barang impor akhirnya tidak mampu dibendung, termasuk untuk barang yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri,” jelasnya.
Selain faktor kebijakan, karakter konsumen Indonesia yang masih sangat sensitif terhadap harga juga turut memperkuat dominasi produk impor. Dalam situasi daya beli terbatas, harga menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian.
Ketika konsumen lebih memilih barang dengan harga paling murah, permintaan terhadap produk berharga rendah, termasuk barang impor, menjadi tinggi. Kondisi tersebut mendorong pedagang dan pelaku usaha mengikuti arah permintaan pasar.
“Permintaan yang tinggi terhadap barang impor menciptakan insentif kuat bagi pedagang, termasuk UMKM, untuk menjual produk luar negeri ketimbang memproduksi barang sendiri,” kata Huda.
Ia menambahkan, memproduksi barang secara mandiri membutuhkan modal besar dan risiko tinggi. Tanpa perlindungan dari serbuan barang impor murah, UMKM produsen berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar.
“Apalagi memproduksi barang sendiri butuh modal besar. Jika tidak dilindungi dari ancaman barang impor, UMKM produsen akan menanggung risiko kerugian lebih tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Huda mengungkapkan sejumlah faktor struktural yang membuat produk China mampu dijual dengan harga jauh lebih murah. Salah satunya adalah skala industri yang sangat besar, sehingga biaya produksi dapat ditekan secara signifikan.
Selain itu, efisiensi logistik juga menjadi keunggulan produk China. Biaya pengiriman dari China ke Indonesia dinilai lebih murah dibandingkan distribusi logistik antarwilayah di dalam negeri, khususnya menuju pusat konsumsi di Pulau Jawa.
Huda mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa kebijakan proteksi yang memadai, Indonesia berisiko kehilangan basis produksi domestik dan hanya berperan sebagai pasar konsumsi.
“Jika terus dibiarkan, bangsa kita hanya akan menjadi konsumen,” pungkasnya. (kar)
