Jakarta, BisnisJatim.Id – Kementerian Perhubungan memperkirakan sekitar 3,94 juta orang atau 3,29 persen dari total pergerakan masyarakat akan menggunakan kereta api jarak jauh selama masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Proyeksi tersebut berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya peningkatan dan kedisiplinan dalam penerapan manajemen keselamatan perkeretaapian selama periode Nataru. Ia menilai masa libur akhir tahun merupakan salah satu fase paling krusial dalam sistem transportasi nasional, khususnya di sektor kereta api.
Menurut Dudy, beban operasional layanan kereta api pada masa Nataru tidak hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga berlangsung dalam durasi yang lebih panjang dibandingkan periode normal. Oleh karena itu, aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama.
“Dalam kondisi seperti ini, manajemen keselamatan perkeretaapian wajib ditingkatkan dan dijalankan secara disiplin serta terukur,” ujar Dudy, belum lama ini.
Ia menjelaskan, langkah-langkah keselamatan tersebut meliputi kesiapan personel yang profesional dan memadai, pemantauan intensif terhadap prasarana jalan rel, serta kesiapan peralatan untuk menangani potensi gangguan operasional.
Selain itu, mitigasi khusus juga perlu dilakukan di wilayah rawan banjir dan longsor, serta penguatan pengamanan di perlintasan sebidang yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Dudy menekankan bahwa keselamatan harus menjadi budaya kerja di seluruh lini perkeretaapian, bukan sekadar prosedur administratif.
“Keselamatan harus dikelola secara preventif dan berbasis data lapangan, serta menjadi kebiasaan yang dijalankan setiap hari tanpa pengecualian,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa pada masa Nataru 2025/2026, kereta api memiliki peran strategis sebagai tulang punggung mobilitas nasional. Gangguan sekecil apa pun pada layanan kereta api berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap moda transportasi lain, seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Tantangan cuaca ekstrem yang berpotensi memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah turut menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi keandalan prasarana perkeretaapian jika tidak diantisipasi dengan baik.
“Tanggung jawab penyelenggaraan angkutan Nataru adalah tanggung jawab publik berskala nasional. Karena itu, kesiapan operasional harus berada pada level tertinggi,” tegas Dudy.
Ia menegaskan bahwa keselamatan perkeretaapian bukan hanya tanggung jawab internal PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan hasil kerja sama lintas sektor. Sinergi dengan Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, BMKG, BASARNAS, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat, terutama dalam pengambilan keputusan cepat di lapangan. BJ1
