AgribisnisHeadlineIndustri

Punya Peran Strategis di Pasar Global, GAPKI Dorong Penguatan Bursa Sawit Indonesia

×

Punya Peran Strategis di Pasar Global, GAPKI Dorong Penguatan Bursa Sawit Indonesia

Sebarkan artikel ini

Surabaya, BisnisJatim.Id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri kelapa sawit internasional. Selain sebagai produsen utama, Indonesia juga merupakan salah satu konsumen minyak sawit terbesar di dunia.

Kombinasi kedua posisi tersebut membuat kebijakan pemerintah Indonesia menjadi perhatian para pelaku industri global. Menurutnya, tingginya perhatian internasional terhadap Indonesia terlihat dari penyelenggaraan AIPO yang dihadiri sekitar 1.580 peserta dari 20 negara.

“Industri sawit Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga pasokan minyak nabati dunia. Bahkan, terdapat sejumlah industri internasional yang sulit menggantikan penggunaan minyak sawit karena karakteristik dan kualitas produknya,’ kata Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono disela acara Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI di Grand Mercure Hotel Surabaya, Rabu (18/11).

Dorong Penguatan Bursa Sawit Indonesia

Sebab itu, lanjut dia, perlunya penguatan bursa komoditas sawit nasional agar Indonesia memiliki peran lebih besar dalam pembentukan harga minyak sawit dunia.

Selama ini, transaksi perdagangan minyak sawit internasional masih banyak mengacu pada bursa di Malaysia. Hal ini tidak terlepas dari tingkat kepercayaan pelaku pasar terhadap mekanisme transaksi dan sistem perdagangan yang telah berkembang di negara tersebut sejak dekade 1970-an.

“Indonesia sudah memiliki bursa, hanya saja transaksinya masih sangat kecil. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, bagaimana supaya kita bisa seperti Malaysia,” tambah dia.

Dia menyambut rencana pemerintah untuk kembali mendorong penguatan aktivitas bursa sawit nasional. Namun, dia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan beban baru bagi pelaku usaha.

“Industri sawit memiliki karakteristik berbeda dengan komoditas pertambangan. Buah sawit yang telah dipanen harus segera diolah karena tidak dapat disimpan terlalu lama tanpa penanganan khusus,” tambah dia.

Peran Strategis: Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI. Indonesia memiliki peran strategis dalam industri sawit dunia. Sebab itu, GAPKI mendorong agar pemerintah Indonesia memperkuat Bursa Sawit Indonesia agar bisa menentukan harga sawit dunia. Foto RIS

Kepercayaan Pasar Menjadi Kunci

Eddy juga menyinggung pentingnya membangun kepercayaan pelaku pasar terhadap tata kelola perdagangan sawit nasional. Dia mengapresiasi kehadiran pemerintah melalui kementerian terkait dalam forum AIPO. Menurutnya, pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai perantara atau sole intermediary, bukan sebagai eksportir tunggal atau sole exporter.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan mampu memperkuat tata kelola perdagangan sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pelaku industri sawit Indonesia.

Ia menegaskan, industri kelapa sawit memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi daerah, hingga kontribusi devisa negara.

“Kelapa sawit Indonesia memberikan manfaat yang nyata, membuka lapangan kerja dan menghasilkan devisa negara. Mari kita bangun kesadaran bersama bahwa sawit sangat penting bagi Indonesia,” tuturnya.

Dukungan Pemerintah untuk Peremajaan Sawit Rakyat

GAPKI juga menyoroti lambatnya pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dinilai berpotensi menghambat peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional. Salah satu kendala utama adalah keengganan petani melakukan peremajaan karena khawatir kehilangan sumber penghasilan.

Banyak petani masih enggan meremajakan tanaman sawit meskipun produktivitas kebunnya sudah menurun. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang masih menarik sehingga petani memilih mempertahankan tanaman lama.

Menurutnya, produktivitas sejumlah kebun sawit rakyat bahkan hanya sekitar 10 ton per hektare. Angka tersebut menunjukkan perlunya percepatan peremajaan agar produktivitas perkebunan rakyat dapat meningkat.

“Petani merasa kalau sawitnya ditebang untuk diremajakan, mereka harus makan dari mana? Karena itu, pemerintah perlu hadir memberikan jaminan penghidupan selama masa peremajaan,” ujar Eddy.

Sebab itu, lanjutnya, dukungan pemerintah sangat diperlukan, termasuk melalui skema bantuan biaya hidup bagi petani selama tanaman sawit belum menghasilkan. Dengan begitu, petani diharapkan tidak lagi khawatir kehilangan pendapatan ketika mengikuti program PSR.

Dia menjelaskan, tanaman sawit yang baru ditanam umumnya mulai menghasilkan dalam waktu sekitar tiga hingga empat tahun. Karena itu, masa tunggu tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merancang skema perlindungan ekonomi bagi petani.

GAPKI juga menyoroti persoalan legalitas perkebunan sawit rakyat. Dia menyebut masih terdapat perkebunan yang menghadapi masalah administrasi dan status kawasan, termasuk kebun yang berada di wilayah yang kemudian masuk dalam kawasan taman nasional.

Menurut dia, percepatan PSR tidak cukup hanya melalui dukungan pendanaan. Pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan legalitas lahan sehingga petani memiliki kepastian hukum dalam mengembangkan perkebunannya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan perusahaan perkebunan yang secara rutin melakukan peremajaan tanaman. Perusahaan, umumnya memiliki perencanaan peremajaan sekitar 5% setiap tahun agar produktivitas dan kesinambungan produksi tetap terjaga.

Kebutuhan Domestik dan Global Meningkat

Sementara itu, perkebunan rakyat masih banyak yang menunda peremajaan. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, kemampuan produksi sawit nasional berpotensi menghadapi tekanan ketika kebutuhan domestik dan global terus meningkat.

Eddy mengingatkan meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk konsumsi dalam negeri, Implementasi mandatori biodiesel dari B30 menuju B35, hingga rencana pengembangan B50, akan semakin memperbesar kebutuhan minyak sawit domestik.

Di sisi lain, produksi sawit nasional menghadapi tantangan perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino. Dalam forum AIPO di Bali, sempat disampaikan proyeksi potensi penurunan produksi sekitar 2 juta ton akibat dampak El Nino pada tahun berikutnya.

“Kalau produksi turun sementara konsumsi dalam negeri meningkat, kita tidak mungkin mengorbankan kebutuhan domestik. Sudah pasti yang akan dikurangi adalah ekspor,” ujar Eddy.

Perkuat Literasi: Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI. Peran pers sangat penting dalam mengawal keberlanjutan industri sawit Indonesia. Selain menjadi penopang ekonomi, juga perlunya memperkuat literasi masyarakat. Foto RIS

Peran Pers dalam Mengawal Keberlanjutan Industri Sawit

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir menegaskan pentingnya peran pers dalam mengawal keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Selain menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, industri sawit juga menghadapi tantangan kompleks, mulai dari persoalan regulasi, isu lingkungan, hingga persaingan geopolitik di pasar internasional.

Menurutnya  industri kelapa sawit Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, di balik kontribusi tersebut, terdapat berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, terutama menyangkut keberlanjutan atau sustainability.

“Industri kelapa sawit ini memiliki persoalan yang kompleks. Ada tantangan sekaligus peluang, baik persoalan domestik, internal, maupun internasional atau geopolitik. Karena itu, dibutuhkan dukungan dan peran pers untuk mengawal keberlanjutan industri ini,” ujar Akhmad Munir .

Dia mengatakan, salah satu tantangan utama industri sawit nasional adalah berbagai isu lingkungan, seperti deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan.

Isu-isu tersebut perlu dijelaskan secara proporsional kepada masyarakat melalui pemberitaan yang berbasis data dan pemahaman mendalam. Karena itu, wartawan yang meliput sektor perkebunan dan industri sawit perlu meningkatkan literasi mengenai persoalan lingkungan, tata kelola perkebunan, serta regulasi yang berlaku.

Dia berharap pers dapat memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mendorong terciptanya regulasi yang memberikan kepastian hukum dan mendukung pengembangan industri sawit secara berkelanjutan.

“Ketika ada regulasi yang tidak mendukung kemajuan industri dan keberlanjutannya, wartawan harus memberikan edukasi dan ikut mendorong terjadinya regulasi yang mendukung industri sawit,” tutup Akhmad Munir. bj3/ris