BISNISJATIM.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengambil langkah tegas dengan memperketat pengecekan dan pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil menyusul insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan santri di wilayah setempat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa langkah pengetatan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh bersama Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Jawa Timur. Pihaknya juga telah berkoordinasi untuk mendalami penyebab pasti kejadian tersebut.
“Sebagai pemerintah, ini terjadi kesekian kalinya tentu sangat prihatin. Oleh karena itu, Satgas sedang melakukan pendalaman dan sudah melaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bisa menindaklanjuti penyelidikan terkait faktor penyebab keracunan tersebut,” ujar Adhy pada Rabu (2/9/2026).
Panggil Seluruh Pengelola dan Evaluasi Penerapan SOP
Adhy menjelaskan bahwa pengawasan terhadap operasional dapur SPPG sebenarnya telah berjalan secara rutin, termasuk pemeriksaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, menyikapi peristiwa ini, pengawasan dan pemeriksaan berkala akan ditingkatkan agar seluruh standar operasional dapat diterapkan secara konsisten.
“Kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut. Kita perketat lagi bagaimana pengelolaan dapur MBG dengan baik,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim berencana mengumpulkan seluruh pengusaha serta pengelola dapur SPPG di Jawa Timur. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan makanan dipatuhi tanpa terkecuali.
“Pertama setelah konsolidasi kita memanggil seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur. Kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur, dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” tambah Adhy.
Melalui pengetatan dan evaluasi berkala ini, Pemprov Jatim berharap pengawasan dapat berfokus pada upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Saat ini, pemerintah masih menunggu hasil penyelidikan resmi untuk menentukan sanksi maupun tindakan penanganan selanjutnya. (ALC)
