JAKARTA, Bisnisjatim.id – Perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi telah mendorong munculnya gig economy di Indonesia, di mana sistem kerja berbasis proyek atau kontrak jangka pendek menjadi semakin diminati. Gig economy, yang menawarkan fleksibilitas kerja, terutama digandrungi oleh pekerja muda. Di tengah pertumbuhan ini, kebutuhan akan solusi penggajian yang lebih canggih dan efisien pun meningkat, termasuk dalam penggunaan software payroll.
Dalam satu dekade terakhir, gig economy di Indonesia mengalami lonjakan signifikan. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai lebih dari 70% pada tahun 2023, mencakup lebih dari 200 juta pengguna. Peningkatan ini telah membuka peluang besar bagi berbagai platform digital untuk berkembang, menyediakan pekerjaan yang beragam bagi masyarakat.
Platform seperti Gojek, Grab, Tokopedia, dan Shopee menjadi contoh nyata kesuksesan gig economy di Indonesia. Platform-platform ini menawarkan pekerjaan bagi driver ojek online, kurir, penjual online, hingga pekerja lepas di berbagai bidang seperti desain grafis dan teknologi informasi. Bagi banyak orang, gig economy bukan lagi pilihan sementara, tetapi telah menjadi sumber penghasilan utama.
Namun, di balik fleksibilitas dan kebebasan yang ditawarkan, gig economy juga memiliki tantangan, khususnya dalam hal penggajian. Penghasilan para pekerja gig economy tidak bersifat tetap dan sangat bergantung pada jumlah proyek atau tugas yang berhasil diselesaikan. Hal ini menyebabkan pendapatan mereka cenderung fluktuatif dan tidak stabil. Untuk mengatasi tantangan ini, penggunaan software payroll menjadi semakin penting, guna memastikan penggajian yang lebih transparan dan efisien.
Ketidakpastian pendapatan menjadi salah satu tantangan utama bagi para pekerja dalam gig economy. Selain itu, sebagian besar pekerja gig economy tidak memiliki akses ke tunjangan seperti asuransi kesehatan atau dana pensiun, yang biasanya dinikmati oleh pekerja tetap. Kurangnya perlindungan hukum juga menjadi masalah serius, mengingat banyak pekerja gig economy yang bekerja tanpa kontrak resmi.
Meski menghadapi berbagai tantangan, prospek gig economy di Indonesia masih cerah. Pertumbuhannya diperkirakan akan terus berlanjut, mengingat semakin banyaknya angkatan kerja muda yang memilih fleksibilitas. Untuk memastikan kesejahteraan para pekerja, perlu ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan perusahaan, seperti peningkatan perlindungan sosial, transparansi dalam penggajian, dan regulasi yang lebih ketat. Dalam konteks ini, adopsi software payroll juga menjadi solusi yang semakin relevan.
Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga penting untuk membantu pekerja gig economy meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Dengan langkah-langkah ini, gig economy di Indonesia dapat berkembang secara lebih adil dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. (ART)
