Indonesia Dukung Pengembangan IKM Negara-Negara yang Tergabung dalam Colombo Plan

SURABAYA-Indonesia melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sekretariat Negara mendukung pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) negara-negara yang tergabung dalam Colombo Plan atau organisasi regional untuk memperkuat ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia-Pasifik.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Gati Wibawaningsih, mengatakan dukungan bagi pengembangan IKM negara-negara yang tergabung dalam Colombo Plan itu diwujudkan dalam program pelatihan. “Program ini sudah berjalan sejak 2012 lalu, jadi ini yang keempat kalinya kami menjadi tuan rumah acara ini dan saya berharap pelatihan ini dapat diimplementasikan sehingga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,”” katanya pada pembukaan Capacity Building Program on Enhancing The Development of Small and Medium Industry 2019, sebuah pelatihan dalam kerangka Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di Surabaya, Rabu (3/7/2019).

Pelatihan ini digelar pada 2-13 Juli 2019 di Surabaya. Terdapat 19 orang peserta yang berasal dari Bangladesh, Bhutan, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Iran, Malaysia, Brunei, Maladewa, India dan Indonesia.

Selain sesi kelas dengan pengantar mengenai perkembangan industri kecil dan menengah di Indonesia, peserta juga diajak mengikuti Workshop pembuatan sepatu di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kemudian, para peserta juga akan mengunjungi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Jawa Timur dengan kegiatan pengamatan layanan keliling dan mini workshop pembuatan makanan ringan sehat.

Adapun pelaku industri yang akan dikunjungi oleh peserta yakni PT Legong Bali (industri menengah aneka kerupuk), Verne Indonesia (IKM tas), Dientje Aksesories (IKM perhiasan), Fashion Shoes (IKM sepatu), Batik Negi (IKM batik), dan Sokressh (IKM makanan ringan dari apel).

Para peserta juga akan melakukan kunjungan budaya ke Mojokerto, untuk mengenal sejarah kerajaan Majapahit di Museum Trowulan Majapahit, dan berkeliling ke sejumlah candi yaitu Candi Bajang Ratu, Candi Tikus dan Candi Gentong.Terakhir, peserta dibawa mengenal pembudidayaan Apel Malang dan pembuatan makanan ringan dari buah kebanggaan Jawa Timur itu.

Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) menjadi salah satu bentuk kerja sama Indonesia dalam pembangunan internasional yang membantu negara-negara berkembang lainnya dengan cara berbagi pengetahuan melalui mekanisme bilateral atau triangular.

Selama ini, Indonesia memberikan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pemberian peralatan, program pemagangan, seminar, kunjungan belajar, pelatihan, dan pengiriman tenaga ahli. Indonesia dinilai menjadi salah satu pemeran penting dalam pembangunan regional dan global khususnya dalam KSST.

Visi KSST adalah kemitraan yang lebih baik demi kesejahteraan. Sementara misinya yakni mempromosikan kemitraan, meningkatkan kerjasama pembangunan, termasuk kerjasama ekonomi, serta meningkatkan solidaritas nasional dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki setiap negara demi kepentingan umum.

Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) telah berpartisipasi aktif dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular sejak tahun 2012 melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk negara-negara seperti Liberia, Mozambik, Laos, dan Republik Seychelles.

Gati lebih lanjut menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 mencapai 5,17 persen, tertinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi ini tentu saja didukung oleh pertumbuhan sektor industri. Sementara itu, kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional pada tahun 2018 adalah 17,63 persen.

Sektor industri, kata Gati, termasuk juga IKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2017 dari Biro Pusat Statistik, IKM menyumbang 4,48 juta unit bisnis, atau sekitar 99 persen dari semua unit bisnis Industri. Sektor Industri Kecil dan Menengah menyerap 11,6 juta pekerja, atau menyerap sekitar 65 persen dari total tenaga kerja sektor industri.

“Karena IKM telah menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat di sebagian besar negara anggota Colombo Plan, adalah tugas kita sebagai Pemerintah untuk memberikan dukungan terbaik bagi mereka untuk mengembangkan bisnis mereka,” ujar Gati.

Oleh karena itu, dengan mengusung tema “Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah melalui Layanan Pengembangan Bisnis”, Kemenperin berharap dapat memberikan wawasan dan berbagi pengalaman di dua Pusat Layanan yaitu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dan Unit Pelayanan Teknis untuk Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan.

Keduanya terbukti memiliki layanan yang sangat baik untuk industri kecil dan menengah untuk pembuatan sepatu, makanan dan minuman serta pengemasan, terutama di Jawa Timur.

Direktorat Jenderal IKMA juga mendukung IKM dengan memberikan layanan seperti konsultasi dan pembuatan desain kemasan Intelektual melalui Klinik Pengembangan Desain Kemasan dan Merek dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Klinik HKI IKM. Meskipun berlokasi di Jakarta, layanan kami memiliki jangkauan nasional melalui penggunaan aplikasi Klinik Kemasan dan fasilitator HKI di seluruh Indonesia

Pada kesempatan tersebut, Gati juga menyampaikan, dunia telah memasuki era ekonomi digital, di mana model bisnis yang paling banyak dijalankan didasarkan pada teknologi informasi dan komunikasi.

Maka pada 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0, yang memuat aspirasi, strategi, dan cita-cita Indonesia di era industri keempat.

Selain menerapkan Industri 4.0 di lini produksi, dukungan teknologi untuk IKM juga dapat dilakukan melalui penggunaan TI dan internet. IKM sekarang dapat menggunakan berbagai cara pemasaran dan mendapatkan banyak pilihan untuk menjual produk mereka dengan biaya lebih rendah melalui marketplace dan media sosial.

Direktorat Jenderal IKMA telah mengembangkan kebijakan untuk lebih membantu IKM mempromosikan produk melalui marketplace yang disebut E-SMART IKM. Program ini memungkinkan IKM mengakses pasar yang lebih besar melalui e-commerce. Sistem terdiri dari basis data IKM dalam bentuk direktori data dan produk.

Melalui Program E-SMART, IKM di Indonesia akan diuntungkan dengan akses ke pasar global, serta biaya promosi dan pemasaran yang lebih rendah. E-SMART IKM akan memastikan bahwa IKM memiliki produk kompetitif di pasar dengan jaminan kualitas dan jumlah produk yang dikirim ke pelanggan.

“Saya harap program ini akan bermanfaat dan memberi para peserta perspektif baru untuk pengembangan industri kecil dan menengah di negara masing-masing. Saya berkeyakinan bahwa program kami akan terus berkontribusi pada penguatan kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular serta memperkuat persahabatan antara Indonesia dengan Negara-Negara Anggota Colombo Plan lainnya,”  turut Gati.

Dalam kesempatan sama, Staf Ahli Mensesneg Kementerian Sekretariat Negara Bidang Polhukam Gogor mengatakan sebagai koordiantor pihaknya akan memfasilitasi kementerian dan lembaga non pemerintah daerah untuk dalam kerja sama untuk memperbesar sektor IKM melalui forum pembelajaran IKM dan pertukaran pasar. “Lewat Forum KSST ini kita bisa bikin program peluang kerja sama untuk untuk pertukaran pasar yang sama-sama negara berkembang. Pada upaya koordinasi, andai kementerian perlu kerja sama dengan lembaga non pemerintah daerah kita akan upayakan,” imbuh Gogor.(NR)

 

.