EnergiKelistrikan

Bahlil Sebut Rasio Elektrifikasi Nasional Sudah Capai 99,8 Persen

×

Bahlil Sebut Rasio Elektrifikasi Nasional Sudah Capai 99,8 Persen

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI. (IST)

JAKARTA, BisnisJatim.Id – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026).

Di hadapan para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, Prabowo mengakui pencapaian besar Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan, sekaligus menegaskan upaya serupa di Indonesia.

“Kami juga terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan di negara kami sendiri,” ujar Prabowo.

Di dalam negeri, tekad itu sejalan dengan kerja sektor energi dan sumber daya mineral.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa manfaat sektor energi harus dirasakan langsung oleh rakyat.

“Energi bukan hanya soal pasokan, tetapi soal kesejahteraan rakyat. Rumah yang terang, harga energi yang terjangkau, dan lapangan kerja yang terbuka adalah cara sektor energi ikut mempercepat pengentasan kemiskinan,” ujar Bahlil.

Pemerataan akses listrik menjadi garda terdepan. Rasio elektrifikasi nasional kini telah mencapai 99,8 persen.

Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), listrik menjangkau 955 lokasi desa/dusun pada 2024 dan 1.403 lokasi pada 2025.

Tahun ini, jangkauannya diproyeksikan meningkat menjadi 2.065 lokasi.

Bagi keluarga prasejahtera yang belum mampu memasang listrik meski jaringan sudah tersedia, pemerintah menyiapkan BPBL.

Penerimanya terus bertambah, dari 155.429 rumah tangga pada 2024 menjadi 220.845 rumah tangga pada 2025, dan diproyeksikan mencapai 250.000 rumah tangga pada 2026.

“Setiap sambungan listrik yang menyala di rumah warga membuka kesempatan baru. Anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman, dan keluarga bisa mulai berusaha. Karena itu, sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo, kita harus memastikan seluruh desa dan rumah tangga di Indonesia dapat menikmati listrik 100 persen pada masa pemerintahannya, agar makin banyak keluarga merasakan manfaatnya,” ujar Bahlil.

Selain listrik, pemerintah menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga energi bersubsidi.

Sepanjang Februari hingga September 2026, harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, Biosolar Rp 6.800 per liter, dan LPG 3 kilogram Rp 12.750 per tabung.

Program mandatori biodiesel juga membuka lapangan kerja yang luas. Pada 2026, program biodiesel B50 diproyeksikan menyerap 2,1 juta tenaga kerja, naik dari 1,8 juta tenaga kerja pada program B40 tahun 2025.

Masyarakat pun dilibatkan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui program sumur minyak masyarakat, 22 badan usaha masyarakat yang terdiri atas 8 UMKM, 8 koperasi, dan 6 BUMD kini mengelola sumur di 11 kabupaten.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 316,8 ribu barel minyak hasil produksi mereka telah dibeli negara.

Di sektor mineral, pemerintah telah menetapkan 2.046 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 100.764,97 hektare di 27 provinsi, membuka ruang bagi masyarakat untuk menambang secara legal.

Ke depan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi rumah tangga mencapai 100 persen pada 2029, dengan perhatian khusus pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dari panggung ASEAN hingga dusun-dusun di pelosok negeri, tekad mempercepat pengentasan kemiskinan diterjemahkan menjadi langkah nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. (bj8/nis)