BISNISJATIM.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengundur jadwal sidang paripurna untuk agenda pemilihan sekaligus pelantikan Wakil Presiden menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal terbaru ini bergeser satu pekan dari rencana awal yang sebelumnya ditetapkan pada 2 Desember 2026.
Keputusan penundaan tersebut disepakati dalam rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Senin, 16 November 2026.
Alasan Penundaan Sidang Paripurna
MPR
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini merupakan tindak lanjut atas surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan penundaan pelaksanaan sidang.
Menurut Muzani, Presiden Prabowo masih membutuhkan waktu tambahan untuk menjalin komunikasi politik intensif sebelum menyerahkan dua nama kandidat Wakil Presiden kepada MPR.
“Presiden juga meminta pertimbangan dari partai-partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh terkait penentuan calon Wakil Presiden. Berbagai persiapan untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden tersebut masih memerlukan waktu,” ujar Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Usulan penundaan hingga 9 Desember 2026 dari Presiden tersebut kemudian disetujui secara bulat dalam forum rapat gabungan MPR.
Rangkaian Proses dan Pembentukan Panitia Ad Hoc
Nantinya, sidang paripurna pada 9 Desember mendatang akan mencakup seluruh tahapan pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden secara menyeluruh.
“Mulai dari pemilihan hingga pengesahan dan pelantikan Wakil Presiden terpilih,” tegas Muzani.
Guna memastikan kelancaran agenda ketatanegaraan tersebut, rapat gabungan MPR juga menyepakati pembentukan dua tim khusus, yaitu Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi:
Panitia Ad Hoc: Diketuai oleh Bambang Wuryanto dengan didampingi dua wakil ketua, serta beranggotakan 36 orang yang berasal dari perwakilan fraksi-fraksi dan kelompok DPD.
Tim Verifikasi: Dikoordinasikan oleh Lestari Moerdijat dengan Habiburokhman sebagai ketua tim, serta didampingi oleh seorang sekretaris yang ditunjuk dari Fraksi PDI Perjuangan.
Sejarah Baru Ketatanegaraan Era Reformasi
Muzani menekankan bahwa mekanisme pemilihan Wakil Presiden melalui forum MPR merupakan peristiwa sejarah baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sejak bergulirnya era reformasi.
Oleh karena itu, jajaran pimpinan MPR menilai penyesuaian jadwal dan persiapan yang jauh lebih matang sangat diperlukan agar seluruh tahapan konstitusional dapat berjalan tertib dan lancar. (NJK)







