BISNISJATIM.ID – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyoroti kuatnya pengaruh algoritma platform digital terhadap pola distribusi informasi dan keberlangsungan industri media nasional. Ia menegaskan bahwa jurnalis dan editor harus tetap menjadi pemegang kendali utama dalam menentukan arah pemberitaan yang berpihak pada kepentingan publik.
Menurut Meutya, kurasi dan penentuan layak berita tidak boleh sepenuhnya tunduk pada algoritma perusahaan teknologi raksasa global. Insan pers memiliki kepekaan nurani dan kapasitas untuk menimbang konteks sosial serta dampak informasi bagi masyarakat luas.
“Kita harus punya kendali terhadap algoritma, algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai berita. Mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat,” tegas Meutya dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).
Ancaman Kedaulatan Informasi dan Batasan Kecerdasan Artifisial (AI)
Meutya menjelaskan bahwa dominasi perusahaan teknologi global berkaitan erat dengan kedaulatan informasi Indonesia. Saat ini, raksasa teknologi memegang kendali masif dalam mengatur jangkauan dan distribusi berita melalui sistem algoritma mereka.
“Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik. Yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada profit oriented, bukan greater good,” ujarnya.
Selain algoritma distribusi, Meutya juga menyoroti perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Ia menilai teknologi AI belum mampu menggantikan peran krusial manusia dalam kerja-kerja jurnalistik, terutama dalam memahami nuansa konteks dan menjaga mutu pemberitaan.
“Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun, nampaknya belum mampu melakukan itu,” imbuhnya.
Tekanan Ruang Redaksi dan Tantangan Perpres Publisher Rights
Perubahan pola konsumsi informasi publik turut memperbesar ketergantungan pada platform digital. Meutya memaparkan bahwa sekitar 64 persen masyarakat kini mengakses informasi melalui media sosial. Di sisi lain, kapasitas ruang redaksi media nasional justru menghadapi tekanan berat dibandingkan kondisi satu dekade silam.
“Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma. Dari ruang redaksi kita yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu,” ungkapnya.
Untuk melindungi ekosistem pers nasional dan menjaga keberlangsungan jurnalisme berkualitas, pemerintah terus mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights).
Tak berhenti di situ, pemerintah juga telah menggulirkan pembahasan rancangan undang-undang terkait hak media di DPR RI. Meutya mengakui langkah regulasi ini mendapat perlawanan keras dari sejumlah perusahaan teknologi raksasa dunia.
“Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Menkomdigi mengingatkan seluruh elemen pers untuk tetap menjaga independensi ruang redaksi. Ia menekankan bahwa tata kelola algoritma di Tanah Air wajib selaras dengan kultur Indonesia, kebutuhan masyarakat, serta hukum nasional.
“Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai, maka di situlah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai,” pungkas Meutya. (CIK)
