Surabaya, BisnisJatim.Id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengajak wajib pajak memanfaatkan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA). Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban sanksi yang lebih ringan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela.
Hingga Selasa (10/11), Kanwil DJP Jawa Timur I telah menerima 1.067 permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dari 398 wajib pajak. Jumlah tersebut menunjukkan respons positif wajib pajak terhadap fasilitas keringanan yang diberikan pemerintah.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menjelaskan bahwa program PSA merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu meringankan beban keuangan wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya.
“Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan,” ujar Max saat Sosialisasi PSA Kanwil DJP Jawa Timur I, Rabu (4/11).
Program PSA berlaku secara nasional sejak 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 118 Tahun 2024.
Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari program ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
Fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan secara bertahap berdasarkan periode pelunasan pokok pajak dan/atau pembayaran sebagian sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Max menegaskan bahwa wajib pajak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas pengurangan sanksi sesuai dengan ketentuan KEP-239/PJ/2026. Salah satu syarat utama adalah melunasi pokok pajak atau utang pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi dan/atau pembayaran sebagian sanksi administrasi pajak yang timbul. Wajib Pajak juga harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mencantumkan alasan permohonan, serta menyampaikan jumlah sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan.
Selain itu, pemohon diwajibkan melampirkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain pakta integritas, surat pernyataan bahwa sanksi administrasi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, serta bukti pembayaran sesuai ketentuan program.
Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak yang masih menempuh upaya hukum juga harus terlebih dahulu melakukan pencabutan terhadap upaya hukum tersebut sebelum permohonan dapat diproses lebih lanjut.
Selain mendorong pemanfaatan program PSA, Max mengingatkan wajib pajak agar senantiasa waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan di DJP tidak dipungut biaya. Apabila menemukan indikasi penipuan atau pelanggaran dalam pelayanan perpajakan, masyarakat diimbau segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi DJP.
Kanwil DJP Jawa Timur I berharap program PSA dapat menjadi momentum bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus memperbaiki tingkat kepatuhan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung iklim usaha yang lebih kondusif. bj5/rus
