Jakarta, BisnisJatim.Id – Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.
“Indonesia memiliki 56,7 juta UMKM, dan 96,7 persen di antaranya merupakan usaha mikro dengan penjualan tahunan hingga Rp 2 miliar,” kata Ferry dikutip Sabtu (31/10/2026).
Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah menghimpun lima instrumen dalam satu kerangka kebijakan, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang kini memasuki tahap peluncuran.
Hingga 27 Oktober 2026, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 secara kumulatif mencapai Rp 2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.
“Bagi kami, pembiayaan UMKM bukan sekadar menambah volume penyaluran. Yang terpenting adalah menjangkau debitur yang tepat, menyediakan pembiayaan yang sesuai, dan membantu usaha mereka tumbuh,” ujar Ferry.
Pengalaman KUR menunjukkan bahwa perluasan akses dapat berjalan seiring dengan tata kelola dan kualitas kredit yang terjaga.
Pelaksanaannya didukung pembagian peran antarlembaga yang jelas, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta jalur graduasi yang membantu debitur berkembang dari KUR super mikro ke KUR mikro, KUR kecil, hingga kredit komersial.
Rasio kredit bermasalah Kredit Program Pemerintah tercatat 2,13 persen per 30 September 2026.
Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan yang terjangkau dan produktif.
Suku bunga KUR super mikro sebesar 3 persen, sedangkan KUR mikro untuk sektor produksi sebesar 6 persen.
KUR dengan plafon hingga Rp 100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan. Porsi penyaluran KUR ke sektor produksi meningkat dari 60,7 persen pada 2025 menjadi 66 persen pada 2026.
Hingga 30 September 2026, KUR telah menjangkau 1,87 juta debitur baru, sementara sekitar 900 ribu debitur tercatat naik kelas. (bj8/nis)
