BISNISJATIM.ID – Proses pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) membawa harapan sekaligus tantangan besar bagi perekonomian nasional. Calon Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti, dinilai menghadapi pekerjaan rumah (PR) utama: memastikan transmisi kebijakan moneter tidak berhenti di pasar keuangan, melainkan benar-benar berdampak langsung hingga ke sektor riil dan usaha lapisan bawah.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menyoroti masih adanya jurang (gap) antara efektivitas kebijakan stabilitas makro dengan penyaluran akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” tegas Prof. Achsanul Qosasi, Kamis (13/8/2026).
Dilema Antara Sisi Biaya dan Akses Kredit
Menurut Achsanul, transmisi kebijakan moneter memiliki dua dimensi utama, yaitu sisi biaya (cost) dan sisi akses (access).
Dari sisi biaya, langkah pengetatan moneter yang diambil BI—seperti kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen—terbukti sukses meredam tekanan nilai tukar rupiah dan direspons positif oleh pasar keuangan.
Kendati demikian, indikator keberhasilan di pasar modal dan stabilitas nilai tukar tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat bawah. Di tengah penguatan rupiah, penyaluran kredit modal kerja untuk sektor UMKM justru mengalami tren penyusutan.
“Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat. Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” jelasnya.
Dorong Kebijakan Makroprudensial Inklusif
Prof. Achsanul menekankan agar BI di bawah kepemimpinan baru tidak hanya berfokus pada instrumen stabilitas jangka pendek atau respons terhadap volatilitas global. Gubernur BI baru dituntut merumuskan skema kebijakan makroprudensial yang lebih efektif guna mendorong perbankan nasional menyalurkan likuiditas ke sektor produktif. Keterbatasan akses pembiayaan UMKM dinilai dapat menahan daya beli masyarakat dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
“Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” ujar Achsanul.
Ia berharap pimpinan baru BI mendatang mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah serta otoritas terkait demi mewujudkan kebijakan moneter yang inklusif dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang merata. (HCS)
