Surabaya, BisnisJatim.Id – Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna memperkuat basis data ekonomi di tengah pesatnya transformasi digital dan perubahan pola usaha.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menyampaikan bahwa sensus ini merupakan pendataan komprehensif terhadap seluruh pelaku usaha nonpertanian yang rutin dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.
“Pelaksanaan sensus tahun ini berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026, dengan cakupan seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga besar, termasuk sektor ekonomi digital yang terus berkembang,” ujarnya.
Ia menilai tahun 2026 menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, seiring dengan percepatan transformasi di berbagai sektor. Saat ini fase perubahan ekonomi yang sangat cepat, baik di sektor digital, ekonomi kreatif, maupun ekonomi berkelanjutan.
Karena itu, data yang dikumpulkan melalui sensus tidak sekadar angka statistik, melainkan menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Data yang disampaikan masyarakat akan sangat menentukan arah kebijakan ke depan,”imbuhnya.
Ia juga menyinggung pengalaman pendataan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mampu memberikan gambaran rinci kondisi masyarakat hingga tingkat rumah tangga, mulai dari aspek pendidikan, pekerjaan, hingga kesehatan.
“Dengan data tersebut, pemerintah dapat melakukan intervensi yang lebih tepat. Misalnya, jika terdapat pengangguran usia produktif, bisa diarahkan pada peluang kerja yang sesuai,” jelasnya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang lebih akurat dan menyeluruh, sebagai dasar dalam merancang kebijakan yang adaptif terhadap dinamika zaman.
Sementara itu, Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang melibatkan partisipasi luas masyarakat.
Ia menilai sensus kali ini sangat penting untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, khususnya pergeseran ke sektor digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam metode pendataan sebelumnya.
“Banyak pelaku usaha kini beroperasi melalui platform digital dan belum seluruhnya terdata. Ini menjadi tantangan yang harus diantisipasi,” katanya.
Arrief menjelaskan bahwa data yang dihimpun mencakup berbagai aspek, seperti identitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga kondisi keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. bj7
