Surabaya, BisnisJatim.Id – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kunjungan reses ke Jawa Timur (Senin, 9/12). Acara yang berlangsung di Ballroom Marriott Hotel Surabaya ini dihadiri oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, bersama Anggota Komisi XI DPR RI dan sejumlah pejabat tinggi dari berbagai instansi.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan menggali masukan terkait strategi peningkatan penerimaan negara serta upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak; Sigit Danang Joyo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I; Agustin Vita Avantin, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II; dan Tri Bowo, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III.
Selain itu, hadir pula Destry Damayanti, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia; Erwin Gunawan Hutapea, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur; Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan Mukhamad Misbakhun sebagai Ketua Komisi XI DPR RI.
Mukhamad Misbakhun menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga strategis dalam menjaga penerimaan negara sebagai tulang punggung pembangunan. “Kami di Komisi XI berkomitmen mendukung kebijakan yang proaktif dan solutif untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak serta memastikan stabilitas moneter dan fiskal tetap terjaga,” ujar Misbakhun.
Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo, yang mewakili Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, menyoroti sejumlah isu terkini terkait penerimaan pajak.
“Kami menghadapi berbagai tantangan seperti penerapan perubahan tarif PPN pada 2025 yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM, penurunan harga komoditas dan aktivitas impor, serta restitusi pengembalian pendahuluan untuk wajib pajak ekspor ke Timor Leste. Selain itu, kami juga mencermati pembangunan proyek strategis di Jawa Timur seperti JIIPE dan Bandara Internasional di Kediri, serta efek cukai terhadap Industri Hasil Tembakau,” jelasnya.
Sigit juga memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan DJP untuk mencapai target penerimaan 2024. “Kami terus mengupayakan penggalian potensi wajib pajak sektoral, melaksanakan joint collection dan joint investigation dengan Bea Cukai, serta memanfaatkan pertukaran data dengan pihak ketiga melalui Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB). Kami juga berfokus pada pemadanan NIK dan NPWP yang saat ini telah mencapai 99,60% di wilayah Jawa Timur,” tambahnya.
Hendrar Prihadi, Kepala LKPP, menyampaikan peran penting pengadaan barang dan jasa dalam mendukung program-program pemerintah. “Pengelolaan pengadaan yang efisien dan akuntabel menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Hendrar.
Destry Damayanti, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, turut memberikan pandangan mengenai kondisi ekonomi global dan regional. “Kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian menuntut kita untuk lebih tangguh dan adaptif. Jawa Timur memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional, khususnya melalui sektor industri dan perdagangan,” ungkap Destry.
Diskusi yang berlangsung juga menyoroti strategi jangka panjang untuk mencapai target penerimaan 2025. “Fokus kami ke depan meliputi penggalian potensi wajib pajak grup, identifikasi shadow economy, serta peningkatan kerja sama lintas instansi dalam pertukaran data dan penegakan hukum,” ujar Sigit.
Di sisi lain, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak menjadi perhatian utama. “Kami akan memaksimalkan koordinasi dengan wajib pajak pemberi kerja agar karyawan melaporkan SPT Tahunan secara benar, mengedukasi masyarakat melalui media massa dan sosial, serta memperkuat peran Tax Center dalam membangun kesadaran pajak sejak dini,” jelas Sigit.
Kegiatan reses ini mencerminkan komitmen pemerintah dan DPR RI dalam mendukung upaya kolektif untuk menghadapi tantangan ekonomi. Komisi XI DPR RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mendukung kebijakan fiskal dan moneter yang berkelanjutan. BJ1
