Jakarta, BisnisJatim.Id – Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencatatkan capaian tertinggi sepanjang sejarah pada 2025. Meski demikian, realisasi pembangunan rumah subsidi masih belum memenuhi target pemerintah yang dipatok sebesar 350.000 unit.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan penyaluran FLPP sepanjang 2025 mencapai 278.868 unit rumah subsidi dengan nilai pembiayaan Rp 34,64 triliun. Penyaluran tersebut dilakukan melalui 40 bank penyalur dan melibatkan 22 asosiasi perumahan di 33 provinsi serta 401 kabupaten/kota.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan capaian tersebut menjadi yang tertinggi sejak program FLPP dijalankan.
“Ribuan pengembang turut terlibat dalam pembangunan rumah subsidi yang tersebar di lebih dari 13 ribu kawasan perumahan di seluruh Indonesia,” katanya, Jumat (2/1).
Dari sisi penerima manfaat, pekerja swasta masih mendominasi dengan porsi 205.311 unit atau sekitar 73,63 persen dari total penyaluran. Disusul oleh kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit (14,06 persen), aparatur sipil negara (ASN/PNS) 20.814 unit (7,46 persen), serta anggota TNI dan Polri sebanyak 5.409 unit (1,94 persen). Sementara itu, kategori lainnya mencakup 8.116 unit rumah.
Jika dibandingkan dengan tahun 2024, hampir seluruh segmen penerima manfaat mengalami pertumbuhan signifikan. Penyaluran untuk PNS mencatat lonjakan tertinggi dengan kenaikan mencapai 145,7 persen. Sementara itu, segmen wiraswasta tumbuh 58,7 persen, pekerja swasta meningkat 31,3 persen, dan TNI/Polri naik 36,9 persen.
Secara wilayah, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan penerima FLPP terbanyak, yakni 62.591 unit atau setara 22,44 persen dari total nasional. Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 24.470 unit, Sulawesi Selatan 23.255 unit, Banten 18.966 unit, serta Jawa Timur 18.361 unit.
Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi tercatat sebagai daerah dengan realisasi FLPP tertinggi nasional, mencapai 14.702 unit rumah. Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang menyusul sebagai wilayah dengan penerima manfaat terbesar berikutnya. BJ3
