SURABAYA – Penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah tidak ubahnya seperti sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Tidak hanya menyelamatkan APBN yang sudah berdarah-darah akibat subsidi BBM yang selama ini tidak tepat sasaran, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat.
Pakar ekonomi Universitas Airlangga Wisnu Wibowo mengatakan, keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM saat ini sudah sangat tepat. Seperti diketahui, sejak awal tahun harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Bahkan pada Bulan Maret sempat tembus lebih dari USD 100 per barel.
”Sekarang memang ada penurunan yaitu sekitar USD 85 per barel, tapi jangan lupa asumsi APBN kita untuk BBM hanya USD 63 per barel. Ini yang membuat sistem fiskal kita jebol. Jadi penyesuaian harga ini adalah alternatif yang bisa ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan APBN kita,” ujar Wisnu ketika dihubungi, Senin (5/9/2022).
Dikatakan Wisnu, sejak Maret pemerintah sebenarnya sudah hendak menaikkan harga BBM karena besarnya disparitas antara asumsi harga BBM di APBN dengan harga minyak dunia. Namun saat itu pemerintah menilai waktunya belum tepat karena mendekati puasa dan Hari Raya Idul Fitri sehingga dikhawatirkan akan semakin menambah beban masyarakat.
Sementara saat ini dirasa tepat karena imbas inflasi dari puasa dan Lebaran sudah terkendali juga masih ada waktu dari momen hari besar lainnya yaitu Natal dan tahun baru.
Penyesuaian harga yang dilakukan sekarang ini menurutnya juga sebagai momen memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat. Selama ini, masih banyak masyarakat di luar kelompok tersasar yang ikut menikmati subsidi BBM. Ia mencontohkan banyak kendaraan di atas 2000 CC yang mengonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite sehingga kuota jebol karena konsumsinya berlebihan.
Selain itu dengan berkurangnya disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax diharapkan bisa membuat kelompok masyarakat yang lebih mampu untuk beralih menggunakan BBM yang tidak bersubsidi namun lebih ramah lingkungan.
Lebih lanjut ia memaparkan, dengan dimulainya uji coba pendaftaran kendaraan melalui website Pertamina dikatakan Wisnu merupakan peluang bagi pemerintah membangun data base terkait siapa yang layak menerima subsidi.
”Kita kan sudah terbiasa menggunakan pedulilindungi. Nah ini nanti kurang lebih sama. Ketika database siapa yang layak menerima subsidi sudah terbangun dengan pendekatan digitalisasi data, maka pemerintah akan semakin berani memberikan subsidi karena potensi kebocoran lebih bisa dikendalikan,” tuturnya.
Sementara itu Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik – Bisnis dan Industri ITS, Arman Hakim Nasution secara terpisah mengatakan harga BBM di Indonesia masih lebih murah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Untuk BBM setara RON 92, Pertamax yang di Indonesia dijual ke konsumen dengan harga RP 14.500, di Vietnam sudah Rp14.944. kemudian Filipina Rp17.988, Thailand Rp18.703 dan tertinggi ada di Singapura yaitu sampai Rp30.206.
Dengan harga yang lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga, Arman justru menyoroti pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyelundupan.
Arman mengingatkan bahwa Indonesia saat ini adalah net importer BBM di mana produksi minyak dalam negeri mengalami defisit alias tidak mencukupi untuk konsumsi.
”Produksi minyak kita hanya sekitar 510ribu barel per hari dengan penduduk 270jutaan dan konsumsinya sekitar 1,4 juta barel per hari. Bandingkan dengan Malaysia dalam hal ini Petronas yang produksinya mencapai 2,4 juta per barel dan penduduk hanya 30 juta jiwa,” jelas Arman.
Mengenai gejolak yang ditimbulkan akibat penyesuaian harga BBM, Arman optimistis tidak akan berlarut-larut.
”Kemudian yang protes ke Pertamina itu harus ingat bahwa Pertamina ini hanya penyalur saja. Karena itu edukasi ke masyarakat jadi penting,” tutur Arman. (bj7)
