Surabaya, BisnisJatim.Id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya penerapan creative financing tanpa menambah beban masyarakat, disertai perubahan pola pikir birokrasi, guna meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Arahan tersebut disampaikan Khofifah dalam kegiatan Jatim Retreat 2026 yang digelar di Surabaya, Jumat. Ia menyebut forum tersebut sebagai ruang konsolidasi strategis agar seluruh unsur birokrasi, BUMD, dan unit layanan publik memiliki visi serta langkah yang selaras menghadapi tantangan fiskal ke depan.
“Ini momentum untuk menyatukan arah dan memastikan seluruh elemen pemerintahan di Jawa Timur bergerak dalam satu frekuensi, terutama di tengah dinamika fiskal yang semakin kompleks,” ujar Khofifah dalam keterangan resminya, Kamis (15/1).
Menurutnya, kompleksitas pembangunan daerah semakin meningkat setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, yang diikuti dengan penyesuaian kebijakan transfer ke daerah.
“Kondisi ini menuntut penguatan tata kelola belanja, pemanfaatan sumber pembiayaan kreatif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang terukur dan berkelanjutan,” katanya.
Khofifah menilai tema Creative Financing & Value for Money sangat relevan karena creative financing bukan sekadar alternatif pembiayaan, melainkan strategi kepemimpinan dalam mengombinasikan APBD dengan sumber pendanaan non-anggaran secara akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.
Ia menguraikan tiga langkah utama dalam membangun creative financing, yaitu menggali sumber pendapatan baru, mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif, serta menggeser orientasi dari revenue ke profit dan dari spending or earning menjadi spending and earning.
“Pencarian sumber pendapatan baru harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemprov Jawa Timur dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk membuka peluang investasi dan mendorong pemberdayaan ekonomi, termasuk bagi UMKM. Salah satu skema yang berpotensi dikembangkan adalah Kerja Sama Operasi (KSO) atas aset lahan milik pemerintah provinsi yang tersebar di berbagai daerah.
Selain itu, sektor perikanan juga dinilai memiliki potensi besar, antara lain melalui pemanfaatan Grand Parent Stock (GPS) untuk mendukung program nasional serta pengembangan budidaya ikan.
Khofifah menegaskan bahwa optimalisasi potensi tersebut membutuhkan keterbukaan perspektif dan perubahan cara pandang di seluruh unit kerja pemerintah daerah.
Ia juga mendorong penguatan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar layanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus mempercepat proses perizinan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi.
“Tugas utama birokrasi adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan menambah beban,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof. Mohammad Nuh yang hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya keseimbangan antara kepemimpinan dan kualitas pengikut dalam sebuah organisasi.
Ia juga menyoroti urgensi pencarian sumber pendanaan di luar APBD serta perlunya perubahan orientasi pengelolaan BUMD agar tidak hanya berfokus pada pendapatan, tetapi benar-benar profit oriented demi memperkuat keberlanjutan fiskal daerah. BJ3
