JAKARTA, BisnisJatim.Id – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM penyandang disabilitas agar dapat terhubung langsung dengan rantai pasok industri nasional.
Data dari Keminveshil/BKPM menunjukkan, sebanyak 99,4 persen dari total 17,9 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui integrasi data, peningkatan kapasitas usaha, dan business matching diarahkan untuk membuka peluang transaksi bisnis, memperluas pasar, serta meningkatkan omzet dan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas.
“UMKM disabilitas tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat program pemberdayaan, tetapi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pelaku usaha, pemasok, dan mitra bisnis industri. Karena itu, kita perlu memastikan potensi mereka terhubung dengan kebutuhan nyata dunia usaha,” ujar Staf Khusus Bidang Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas Keminveshil/BKPM, Agus Diono dikutip Jumat (20/11/2026).
Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Investasi Inklusif untuk Pengusaha Nasional dan UMKM Disabilitas Naik Kelas” di Auditorium Nusantara, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
FGD yang diselenggarakan Keminveshil/BKPM ini membahas strategi membangun kemitraan usaha inklusif, mulai dari kesiapan UMKM disabilitas memenuhi standar pengadaan Usaha Besar, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, legalitas usaha, hingga akses pembiayaan dan pasar.
Agus menambahkan, kemitraan diharapkan tidak berhenti pada pelatihan atau nota kesepahaman, tetapi diwujudkan melalui transaksi dan kontrak bisnis yang berkelanjutan.
Untuk mendukung hal tersebut, Keminveshil/BKPM mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS) dan fasilitasi kemitraan melalui pendataan serta pemetaan potensi UMKM disabilitas, penjajakan kerja sama, dan business matching dengan Usaha Besar.
Langkah ini disinergikan dengan program Kementerian UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM), pengembangan akses pasar dan rantai pasok oleh KADIN Indonesia dan HIPMI, serta pelatihan vokasional dan peningkatan kompetensi melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial.
Dari hasil diskusi, dirumuskan lima agenda tindak lanjut, meliputi integrasi data UMKM disabilitas berdasarkan sektor dan kapasitas usaha, peningkatan kesiapan dan kualitas usaha, penjajakan kemitraan melalui business matching, pengawalan realisasi kerja sama menjadi transaksi bisnis, serta pemantauan dampak melalui nilai transaksi, peningkatan omzet, perluasan pasar, dan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas. (bj8/nis)





