Jakarta, BisnisJatim.Id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong percepatan perizinan berusaha dan penguatan kepastian investasi di kawasan industri untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional. Langkah ini dinilai penting mengingat kawasan industri telah menjadi salah satu motor penggerak investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 181 kawasan industri beroperasi di Indonesia dengan menampung lebih dari 12 ribu perusahaan. Keberadaan kawasan tersebut telah menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy mengatakan, pengembangan kawasan industri masih memiliki peluang besar untuk dioptimalkan, terutama melalui pembenahan berbagai aspek perizinan dan tata kelola.
Saat ini, total luas kawasan industri nasional mencapai sekitar 110 ribu hektare dengan akumulasi realisasi investasi sekitar Rp6.750 triliun. Namun, tingkat okupansi kawasan industri secara nasional baru mencapai 52,28 persen.
“Kawasan industri saat ini telah menjadi salah satu simpul utama kegiatan investasi dan produksi nasional. Meski demikian, potensinya masih dapat dioptimalkan karena tingkat okupansi kawasan industri secara nasional baru mencapai sekitar 52,28 persen. Artinya, masih terbuka peluang yang cukup besar untuk ekspansi dan investasi baru,” ujar Tri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri di Jakarta.
Menurut dia, optimalisasi potensi tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri. Melalui koordinasi tersebut, berbagai hambatan perizinan diharapkan dapat diidentifikasi sekaligus dicarikan solusi sesuai kewenangan masing-masing.
Kemenperin juga mendorong pengembangan kawasan industri yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik setiap daerah. Strategi tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan industri dengan sumber bahan baku, serta menekan biaya logistik.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menjelaskan, arah pengembangan kawasan industri di Pulau Jawa dan luar Jawa memiliki fokus berbeda. Kawasan industri di Jawa diarahkan untuk mendukung industri berteknologi tinggi, industri padat karya, serta kegiatan industri yang lebih efisien dalam penggunaan air dan sumber daya.
Sementara itu, pengembangan kawasan industri di luar Jawa diprioritaskan untuk mendukung hilirisasi sumber daya alam, membangun pusat-pusat ekonomi baru, dan mendekatkan aktivitas industri dengan lokasi bahan baku.
Dalam pemetaan Kemenperin, terdapat delapan aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan industri. Meliputi pertanahan dan tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur dan utilitas, perizinan, keamanan, keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah (IKM), kelembagaan, serta fiskal dan stimulus investasi.
Sejumlah persoalan perizinan yang menjadi perhatian antara lain perubahan peruntukan lahan kawasan industri yang telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI). Selain itu, terdapat persoalan masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) kaveling perusahaan yang masih mengikuti masa berlaku HGB induk kawasan industri.
Proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi perusahaan penyewa kawasan atau tenant juga menjadi sorotan karena membutuhkan waktu relatif lama.
Di bidang lingkungan, pembahasan mencakup pengurusan persetujuan teknis pengelolaan air limbah, emisi, serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan persetujuan teknis turut memengaruhi durasi penerbitan persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci bagi pengelola kawasan industri.
Tri menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kesamaan pemahaman mengenai kewenangan dan mekanisme perizinan agar koordinasi lintas instansi berjalan lebih efektif.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kemenperin berharap tercipta keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri.
Dengan perizinan yang lebih sederhana, proses yang lebih cepat, serta kepastian hukum dalam berusaha, kawasan industri nasional diharapkan semakin menarik bagi investor. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi memperkuat pertumbuhan industri nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. bj1/hen/iqp
