Jakarta, BisnisJatim.Id – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 mengalami penurunan menjadi 423,8 miliar dolar AS, dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 424,9 miliar dolar AS.
Sedangkan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga menurun dari 29,4 persen pada Oktober 2025 menjadi 29,3 persen pada November 2025. BI menilai kondisi tersebut mencerminkan struktur utang luar negeri yang tetap terjaga dengan baik.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa struktur ULN Indonesia masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,1 persen dari total ULN.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujar Ramdan dalam keterangan resminya, Kamis (15/1).
Ia menambahkan, Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri guna menjaga stabilitas perekonomian nasional. ULN juga terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap meminimalkan berbagai risiko.
Secara tahunan, ULN Indonesia pada November 2025 tumbuh sebesar 0,2 persen (year on year/yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2025 yang tercatat sebesar 0,5 persen (yoy). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan ULN sektor publik.
Posisi ULN pemerintah pada November 2025 tercatat sebesar 209,8 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang sebesar 210,5 miliar dolar AS. Pertumbuhan ULN pemerintah secara tahunan juga melambat dari 4,7 persen (yoy) pada Oktober 2025 menjadi 3,3 persen (yoy) pada November 2025.
Perkembangan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi oleh dinamika kepemilikan surat berharga negara di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Meski demikian, sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel.
Pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung program-program prioritas, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. ULN pemerintah tersebut hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99 persen.
Sementara itu, ULN swasta juga mengalami penurunan dari 191,7 miliar dolar AS pada Oktober 2025 menjadi 191,2 miliar dolar AS pada November 2025. Secara tahunan, ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5 persen (yoy).
BI mencatat ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta. BJ5
