BANYUWANGI – PT Pertamina EP Asset 4 bersama 13 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diwilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tandatangani Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Tumpahan Minyak.
Sebagai perusahaan yang bergerak di Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dengan tingkat risiko yang tinggi. Salah satu bentuk risiko yang dapat terjadi di lapangan migas, utamanya yang berada di wilayah lepas pantai (offshore), adalah terjadinya tumpahan minyak.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menanggulangi kejadian tumpahan minyak, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama 13 KKKS di wilayah kerja Jawa, Bali, dan nusa Tenggara (Jabanusa) menerbitkan prosedur tetap (protap) tumpahan minyak sekaligus menyelenggarakan latihan gabungan penanggulangan tumpahan minyak di Banyuwangi, Jawa Timur (11/3).
“Target produksi yang ditetapkan pemerintah dan rencana SKK Migas menuju produksi minyak 1 juta BOPD di 2030 jangan sampai mengabaikan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL). Untuk itulah SKK Migas merumuskan protap ini agar potensi risiko kecelakaan kerja dapat dihindari dan diminimalkan dampaknya”. Ucap Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno dalam acara tersebut.
Asset 4 General Manager PT Pertamina EP, Agus Amperianto menyatakan bahwa mengingat lokasi kerja Asset 4 ada yang beroperasi di laut, maka Protap ini sangat perlu untuk diadakan agar apabila terjadi operation failure di laut kita sebagai KKKS tahu harus berbuat apa dan kemana harus berkordinasi.
“Di area kami, terdapat Poleng Field yang 90% area operasinya berada di laut. Penunjang produksi dari Poleng Field untuk Minyak sebesar 2.754 BOPD atau 102,85% dari target dan Gas 4.050 MMscfd atau 101.08% dari target didapatkan dari Platform BW, CW, dan DW dengan 9 sumur produksi yang berada di laut Jawa. Maka dari itu, kami merasa Protap ini sangat penting. Karena kami bisa berkordinasi dengan KKKS dan instansi lainnya lebih mudah”, ujar Agus.
Terlebih, lanjut Agus, dalam kondisi migas global yang sedang turun, maka sinergi dan kordinasi antara SKKMigas dan KKKS serta instansi lain bisa menjadi salah satu upaya agar industri hulu migas di Indonesia bisa survive dan bisa memberikan kontribusi maksimal kepada perekonomian Indonesia.
“Tingkat resiko beroperasi di laut itu tinggi, sehingga apabila terjadi hal yang diluar kendali maka sekali lagi dengan adanya Protap ini diharapkan penanganannya bisa dilakukan dengan baik dan biaya yang efisien”, jelas Agus.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa ini merupakan hal yang unik bahwa Bupati diundang ke acara hulu migas sementara di Banyuwangi tidak ada atau belum ditemukan potensi migasnya.
Namun demikian, Anas panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dalam memimpin sebuah daerah seperti Kabupaten Banyuwangi ini dibutuhkan Anti Mainstream Marketing untuk bisa menjadikan Banyuwangi seperti saat ini.
“Tahun ini Banyuwangi mempersiapkan sedikitnya 123 Event berskala nasional dan internasional. Semuanya tidak melibatkan EO, semua dikerjakan oleh PNS dan melibatkan masyarakat. Sehingga biaya yang dikeluarkan sangat efisien “, jelas Anas.
Lebih lanjut, Anas menambahkan bahwa banyak penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Banyuwangi baik nasional maupun internasional yang kemudian semakin membawa turis domestik maupun mancanegara datang ke Banyuwangi dan secara langsung maupun tidak langsung menggerakkan perekonomian masyarakat. (ris)
